Apakah Mahkamah Konstitusi (MK) Mengabulkan Gugatan Prabowo ?

Berdasarkan Pasal 45 nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Hakim pengadilan konstitusional akan memberikan petisi untuk persyaratan harus berarti setidaknya dua berbasis bukti.

0
365
Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi telah mengadakan serangkaian sidang sengketa hasil pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sejak 6 Agustus. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 42 2008 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pemilu sengketa waktu 14 hari. Hukum gugatan itu akan dibaca dalam Hakim-Hakim pengadilan Konstitusi pada hari Kamis (21/8/2014) besok. Apakah pengadilan menyetujui tuntutan disajikan Prabowo-Hatta ?

Berdasarkan file gugatan petitum diperbaiki oleh Prabowo-Hatta pada 7 Agustus 2014, mereka mengajukan banding ke pengadilan konstitusional hakim untuk memutuskan hal-hal ini.

1. pemberian pemohon seluruh aplikasi;
2. menyatakan batal dan tidak sah keputusan komisi pemilihan tentang rekap dari hasil penghitungan suara dan penentuan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
3. menyatakan suara benar mendapatkan 67.139.153 suara atau 50,26 persen untuk Prabowo-Hatta dan 66.435.124 suara dan 49,74 persen untuk Jokowi-JK;
4. menetapkan Prabowo-Hatta Presiden dan Vice President Terpilih untuk 2014-2019;
5. memerintahkan responden segera mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Prabowo-Hatta Presiden dan Wakil Presiden dipilih.

Jika Mahkamah mengadakan lain, Prabowo’s tim-Hatta hukum memohon hakim Majelis Konstitusi putus dengan amar sebagai berikut.

1. menyatakan Termohon terbukti pelanggaran dan/atau gugatan berkomitmen sengaja direncanakan, terstruktur, sistematis dan besar;
2. menyatakan batal dan tidak sah keputusan komisi pemilihan tentang rekap dari hasil penghitungan suara dan penentuan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
3. pesanan komisi pemilihan didiskualifikasi pasangan Jokowi-JK;
4. pesanan komisi pemilihan menurut suara di TPS seluruh se-Indonesia.

Jika Pengadilan berpendapat sebaliknya, pemohon juga meminta hakim konstitusional memutuskan berikut.

1. menyatakan Batal hasil rekap dari berita acara penghitungan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta penentuan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
2. perintah komisi pemilihan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau setidaknya di 48.165 bermasalah POLLING stasiun di seluruh Indonesia sebagai daftar gaffes dari Aceh hingga Papua Barat;
3. pesanan komisi pemilihan melakukan diulang pemungutan suara di tempat pemungutan 5.949 DKI Jakarta; seluruh TPS se-Surabaya, Sidoarjo, Malang, Kabupaten Jember, Rock City, dan Kabupaten Banyuwangi; sebanyak 287 TPS di Kabupaten Nias Selatan; dua TPS di provinsi Maluku Utara; dua pemungutan suara di desa Payangan Melinggih, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; di provinsi Papua, terutama di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga kabupaten kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Top, Kabupaten Tolikara Kabupaten Yalimo Kabupaten, Kabupaten Paniai, pegunungan bintang, Kabupaten Intan Jaya Kabupaten, Dogiai, Deyai, Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Mamberamo dan tengah; serta seluruh TPS di Jawa Tengah;
4. komisi pemilihan melaksanakan perintah diulang pemungutan suara di provinsi Papua Barat.

Selain itu, lain, pemohon berpendapat pengadilan yang meminta untuk berkuasa seadil-adil (ex aequo et bono) pada masalah yang dibesarkan.

Berdasarkan Pasal 45 nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Hakim pengadilan konstitusional akan memberikan petisi untuk persyaratan harus berarti setidaknya dua berbasis bukti.

Majelis Hakim menggelar Sidang Paripurna untuk membahas hakim konstitusional hukum masalah. Mulai Senin (18/8/2014) hari sampai Rabu depan, keadilan kesembilan Konstitusi diadakan paripurna ditutup sebelum penggelaran vonis Pengadilan pada hari Kamis (baca: di sini adalah bagaimana pengadilan memutuskan pemilihan Presiden sengketa).

Dalam persidangan, pemohon, Prabowo-Hatta; Partai responden, komisi pemilihan umum; dan pihak terkait, Jokowi-Jusuf Kalla, telah membawa puluhan saksi.

Content Protection by DMCA.com
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here