Berikut Hasil Keputusan MK Hari Ini (21/08/2014) Sidang Putusan PHPU

Berikut hasil keputusan MK hari ini (21/08/2014), tentang 3 hal yang menjadi gugatan Prabowo terhadap KPU dalam sengketa hasil Pilpres.

2
1795
Hasil Keputusan MK Hari Ini (21/08/2014)
Hasil Keputusan MK Hari Ini (21/08/2014)

Berikut hasil keputusan MK hari ini (21/08/2014), tentang 3 hal yang menjadi gugatan Prabowo terhadap KPU dalam sengketa hasil Pilpres.

Keputusan MK Tentang KPU Buka Kotak Suara

Menurut MK, pembukaan itu dilakukan guna mencari alat bukti untuk memberikan jawaban atas sengketa yang diajukan oleh kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Termohon (KPU) secara bebas dapat membuka kotak suara,” kata anggota majelis hakim MK, Anwar Usman, saat membacakan keputusan sengketa Pilpres 2014 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014), untuk menjawab dalil pihak Prabowo-Hatta.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, KPU dapat membuka kotak suara apabila ada perwakilan dari masing-masing pihak yang menyaksikan pembukaan kotak tersebut. Adapun perwakilan itu berasal dari pihak aparat kepolisian, Bawaslu, dan saksi dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian, hasil pembukaan kotak suara dicatat di dalam berita acara.

Keputusan MK Tentang Hitungan Suara 67.139.153 suara, sementara Jokowi-JK 66.435.124 suara.

Dalam pokok permohonannya, Prabowo-Hatta meminta MK agar menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres karena mereka mengklaim mendapatkan 67.139.153 suara, sementara pasangan Jokowi-JK hanya mendapatkan 66.435.124 suara.

Mereka menilai hitung-hitungan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak sah. KPU menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 suara dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833 suara.

Tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah kalau suara pemohon (Prabowo-Hatta) berkurang dan suara terkait (Jokowi-JK) bertambah,” kata hakim MK Muhammad Alim dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014) siang.

Selain itu, MK juga menilai keterangan saksi yang telah dihadirkan tidak mampu menunjukkan kebenaran hitung-hitungan dari tim Prabowo-Hatta itu.

“Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan secara hukum,” ujarnya.

Keputusan MK tentang Penyalahgunaan DPK, DPTb, dan DPKTb Saat Pilpres

Tidak ada bukti bahwa daftar pemilih khusus, daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) disalahgunakan dalam pemilu presiden pada 9 Juli lalu, serta menguntungkan salah satu pasangan dan merugikan pasangan lain.

Hal itu disampaikan majelis hakim saat sidang putusan sengketa hasil pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Putusan itu dikeluarkan untuk menjawab dalil pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai pemohon.

Mahkamah juga berpendapat, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa ada mobilisasi pemilih yang masuk dalam DPK, DPTb, dan DPKTb untuk memilih salah satu pasangan sehingga merugikan pasangan lain.

Content Protection by DMCA.com
loading...

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here