Joko Widodo-Jusuf Kalla Resmi Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019

Ketua MK Hamdan Zoelva, menolak semua permohonan dari Tim Prabowo, dan sudah menjadi putusan mutlak oleh MK di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)gugatan PHPU, Jakarta, Kamis (21/8/ 2014).

0
487
Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019
Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019

Majelis hakim MK memutuskan untuk menolak semua perselisihan hasil pemilihan umum gugatan (PHPU) yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta. MK menilai Prabowo-Hatta tidak dapat membuktikan bukti-bukti untuk permohonannya.

Dengan keputusan ini, itu berarti telah ditetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019. Alasannya adalah, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bersifat final dan mengikat, tidak ada jalan untuk mengubah ini.

“Menolak permohon untuk keseluruhan,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva, putusan MK di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan PHPU, Jakarta, Kamis (21/8/ 2014).

Permohonan tersebut di dalam berkas yang telah diperbaiki, Prabowo-Hatta meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Jokowi-JK sebagai pemenang pada pemilihan presiden. Mereka bertanya sebagai pemenang berdasarkan jumlah suara mereka melakukan hal yang mereka sendiri. Jika MK berpendapat sebaliknya, sehingga oleh pasangan calon nomor urut 1 diminta Jokowi-JK tidak layak karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur, secara sistematis, dan masif.

Mereka juga meminta pemilihan ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jika Mk masih berbeda berpendapat, kemudian Prabowo-Hatta diminta untuk melakukan pemungutan suara ulang, hanya di TPS dan daerah-daerah yang memiliki masalah mereka.

Akhirnya, jika Mk masih juga telah yang berbeda, pemohon meminta seadil-adilnya untuk hal-hal yang diajukan.

Pada persidangan ini, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mencoba menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan ketidakadilan terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan umum di sejumlah daerah di Indonesia. Kecurangan itu dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan, para pemilih dianggap inkonstitusional dua kali lipat, dan mempercepat suara Pemilukada yang diselenggarakan di beberapa lokasi di Papua.

Namun demikian, tim kuasa hukum KPU coba untuk menghapuskan tuduhan, dan menghadirkan saksi fakta yang hidup disesuaikan dengan informasi dari saksi Prabowo-Hatta . Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi-JK menghadirkan saksi fakta yang memperkuat hujah Komisi Pemilihan Umum.

Persidangan dimulai pada 6-21 Agustus 2014. Pada proses sebelumnya, majelis hakim konstitusi telah menyelidiki puluhan saksi fakta dan belasan saksi ahli, rapat permusyawaratan hakim dan mengadakan dengan cara tertutup.

Content Protection by DMCA.com
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here